MenPANRB Terbitkan Surat Edaran Nomor : B/21/M.KT.02/2018 Tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Menyusul ditetapkannya Keputusan Presiden No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : B/21/M.KT.02/2018. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal.

Read More

Wajib Diketahui,Inilah Surat Edaran Menteri PANRB Bagi ASN Dalam Penggunaan Medsos

Dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembinaan profesi ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018 telah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Read More

Cuti Bersama Lebaran Tahun 2018 Ditambah Tiga Hari

Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri dengan melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. SKB itu memutuskan perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Read More

Begini Tahapannya Kalau PNS Mau Naik Pangkat Luar Biasa

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan ada empat tahapan yang harus dilewati aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dalam proses Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).

Read More

Inilah 3 Syarat Mendaftar CPNS Guru

Guru PNS yang pensiun tahun depan capai 51.458 orang. Untuk menambalnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guru pada 2018. Persoalannya guru honorer yang memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Read More

Penerimaan CPNS Guru Garis Depan Tahun 2018 Sebanyak 17.000 Guru

Setelah berhasil merekrut 6.296 guru dari program Guru Garis Depan tahun 2016, Kemdikbud akan merekrut hingga 17.000 guru pada tahun depan, Para guru tersebut juga akan memperoleh status CPNS setelah menyelesaikan pengabdian sebagai Guru Garis Depan.

Read More

Inilah Skema Program Baru "Fully Funded" Bagi Pensiunan PNS

Di awal Agustus pemerintah membuka kesempatan dengan menyediakan 19.210 kursi CPNS yang terdiri dari 1.684 untuk Mahkamah Agung dan 17.526 untuk Kementerian Hukum dan HAM.

Hingga Jumat, 18 Agustus, kemarin, pelamar CPNS di Kemenkumham sudah mendekati satu juta, tepatnya 764.729 orang. Sedangkan pelamar di MA mencapai 23.479 orang. Padahal kesempatan tersebut masih dibuka sampai akhir bulan ini.

Read More

PNS Perlu Mengetahui Apa yang Menjadi Haknya

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak mendapat perlindungan dan bantuan hukum seperti yang diatur dalam UU No 5 tahun 2014. Namun, pada kenyataannya ada beberapa kejadian PNS tidak mendapatkan hak seperti yang tertulis dalam regulasi tersebut. Salah satu laporan kejadian serupa muncul dari PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten  Blitar di mana terdapat salah satu PNS yang terlibat kasus hukum namun tidak mendapat bantuan hukum. Hal itu terungkap dalam audiensi yang berlangsung Rabu (23/8/2017) di Ruang Mawar Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Read More

Inilah Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mengharuskan perubahan pada pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Perubahan tersebut berupa pelayanan yang sekarang berbasis less paper.

Surat Kepala BKN no. D.26-30/V.79-5/99

Read More

Pemerintah Resmi Tetapkan 23 Juni 2017 Menjadi Cuti Bersama Lebaran

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi hari kerja bagi para Aparatur Sipil Negara serta untuk memberikan pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan cuti bersama tahun 2017, Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017.

Read More

Ini Formasi Khusus Yang Dibuka Pada Penerimaan CPNS

Hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Read More

Terbitnya PP Gaji ke-13 dan THR Tahun 2017

Kabar gembira bagi seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) sudah terbit.

“Baru saja, PP direlease Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman yang dijumpai di ruang kerjanya, Rabu (14/06).

Read More

Kemendikbud Prioritaskan Pengangkatan CPNS Guru Daerah 3T

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memprioritaskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru untuk ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Memang ada pengangkatan guru untuk menjadi CPNS sebanyak 6.300 orang pada tahun ini, namun pengangkatan guru ini diprioritaskan untuk ditempatkan di daerah 3T, termasuk ada empat daerah 3T di Jawa Timur, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Situbondo, dan Bondowoso," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat.

Read More

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

Read More

Mekanisme dan Persyaratan CPNS Terbaru Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017

Anda ingin melamar CPNS? jika ya silahkan cermati uraian berikut terkait Mekanisme dan Persyaratan CPNS Terbaru Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017.Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 11 Tahun 2017 disebukan bahwa Manajemen PNS meliputi:

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;

b. pengadaan;

c. pangkat dan Jabatan;

d. pengembangan karier;

e. pola karier;

f. promosi;

g. mutasi;

h. penilaian kinerja

i.  penggajian dan tunjangan;

j.  penghargaan;

k. disiplin;

l.  pemberhentian;

m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan

n. perlindungan.

Read More

Tak Perlu Bawa-Bawa Map, Kenaikan Pangkat Dan Pensiun Sudah Online

Apa yang digadang-gadang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur terkait kemudahan pengurusan kenaikan pangkat PNS tanpa kertas (paper less) kini mulai terwujud. Hal itu ditandai dengan peresmian layanan kenaikan pangkat dan pensiun otomatis, secara online (paper less) dan layanan kepegawaian terpadu, di Kantor BKN, Selasa (22/11).

Sistem online yang dibuat BKN ini untuk memudahkan pegawai ASN dalam pengurusan kenaikan pangkat maupun pensiun, yang selama ini kerap direpotkan dengan keharusan membawa berkas yang banyak sebagai salah satu syarat yang dibutuhkan.

Asman Abnur sejak awal menjabat sebagai Menteri PANRB menekankan agar dibuat sistem pelayanan kepegawaian secara online ini memberikan apresiasi langkah BKN ini. Paslanya, lembaga ini berkomitmen dalam penerapan pelayanan kepegawaian tingkat nasional maupun internal instansi masing-masing, melalui program kebijakan kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan penerapan pensiun otomatis (PPO).

Lebih lanjut Menteri mengatakan, dalam pengurusan administrasi kepegawaian ASN tidak lagi direpotkan dengan keharusan mengajukan dan membawa berkas syarat-syarat salinan, karena semuanya akan terekam secara otomatis. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan prima bagi ASN yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, ke depan ASN tidak perlu lagi memikirkan persoalan administrasi kepegawaian untuk diri sendiri. “Sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat administrasi, kompetensi dan kinerja, serta tidak bermasalah dalam hal disiplin, maka proses pelayanan kepangkatan dan sebagainya akan berjalan secara otomatis," ujarnya Menteri seraya menambahkan jika sistem kemudahan pelayanan tersebut, dapat mendukung ASN untuk fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan melalui pelayanan kepegawaian terpadu pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun dapat berjalan secara transparan tanpa harus melewati proses bertatap muka. Hal tersebut juga dapat meminimlisir praktek pungutan liar yang selama ini diasumsikan melekat pada penyelenggaraan layanan publik.

"Dengan sistem ini, proses tatap muka berkurang, secara otomatis praktek pungli dapat diminimalisir. Akses masuk pun akan kami batasi, jadi tidak sembarang orang dapat masuk BKN untuk bertemu bagian yang membawahi masalah kenaikan pangkat dan pensiun," ucapnya.

Menurutnya KPO dan PPO merupakan bentuk komitmen BKN dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) yang terintegrasi dan memangkas alur layanan kepegawaian. Dengan demikian ASN dapat lebih mudah dalam melakukan pengurusan kepegawaian baik pengajuan kenaikan pangkat maupun kepengurusan pensiun.

Acara yang dibuka dengan tarian serta pertunjukan musik yang ada di Indonesia itu juga  turut dihadiri Kepala BPPT para pejabat eselon I di Kementerian PANRB, BKN,  serta perwakilan pemda. (byu/HUMAS MENPANRB)

Sumber : http://www.menpan.go.id

Read More

601 PNS Tidak Diakui Instansinya

Humas BKN, Hasil verifikasi dan validasi e-PUPNS yang dilakukan BKN, per-04 November 2016 menunjukkan sebanyak 601 PNS tidak diakui instansinya. Sebelumnya, per-27 Oktober 2016, terdapat 1.080 data PNS yang simpang siur. Namun setelah ditelusuri BKN, sebanyak 479 data PNS telah clear statusnya, sementara 601 data PNS masih belum jelas statusnya karena instansi asal tidak mengakui PNS tersebut berada di lingkup kerjanya.

Read More

Penerimaan CPNS 2016 Ditunda, Instansi Diarahkan Lakukan Redistribusi PNS

Humas BKN, Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan agar instansi pemerintah yang permintaan formasinya tidak terpenuhi melakukan penataan pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus dalam wawancara dengan pers, Kamis (10/11/2016) di ruang kerjanya.

Read More

BKN Akan Berlakukan Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis Dan Penetapan Pensiun Otomatis Berbasis Less-Paper

Humas BKN, Guna meningkatkan percepatan layanan kepegawaian utama, seperti Kenaikan Pangkat (KP) dan Pensiun, BKN akan terapkan sistem pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less-paper. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Iwan Hermanto menjelaskan bahwa less-paper yang diartikan dalam layanan KPO & PPO, yakni dengan mengurangi persyaratan administratif yang sebelumnya masih memerlukan banyak dokumen, kini diminimalisasi.

Read More

Surat Menteri PANRB tentang Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun anggaran 2016. Untuk tahun ini, penerimaan pegawai baru atau CPNS dari pelamar umum sangat dibatasi.

Hal itu ditegaskan Yuddy melalui 

Surat Menteri mengenai Informasi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2016, tertanggal 25 Juli 2016.

Sumber : http://www.menpan.go.id

Read More