Inilah 3 Syarat Mendaftar CPNS Guru
Guru PNS yang pensiun tahun depan capai 51.458 orang. Untuk
menambalnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guru pada 2018. Persoalannya guru honorer yang
memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi
Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.
Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud
Hamid Muhammad menuturkan ada tiga syarat untuk mendaftar CPNS guru. Yakni
ijazah minimal S1, sudah pegang sertifikat profesi guru, dan usia maksimal 33
tahun.
’’Kalau merujuk syarat itu, hanya ada 2.992 orang guru honorer yang
bisa mendaftar CPNS baru tahun depan,’’ katanya di Jakarta kemarin (24/11).
Data ini belum termasuk guru agama Kemenag. Hamid menjelaskan secara keseluruhan jumlah guru honorer memang
banyak. Yakni mencapai 1,5 juta orang. Tetapi jumlah itu menyusut ketika tiga
syarat pendaftaran CPNS guru dimasukkan.
Untuk itu Hamid menuturkan Kemendikbud sedang melobi
Kementerian PAN-RB supaya ada dispensasi persyaratan pendaftaran CPNS guru. Yakni syarat harus memiliki sertifikasi guru ditangguhkan dahulu.
Jika penangguhan syarat sertifikat guru itu dikabulkan, maka ada 383 ribu guru honorer yang
bisa mendaftar CPNS.
Pria yang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dikdasmen) itu menuturkan penangguhan syarat sertifikasi guru itu
terkait dengan status kepegawaian. Jadi peserta yang lulus ujian, akan tetap berstatus CPNS
selama belum mengantongi sertifikat guru. Baru setelah memiliki sertifikat
guru, statusnya bisa naik menjadi PNS.
’’Permintaan keringanan persyaratan ini masih bersifat
usulan. Belum final,’’ katanya. Hamid mengakui bahwa persyaratan pendaftaran
CPNS guru sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen. Di UU itu dinyatakan bahwa syarat menjadi guru harus
minimal ijazah S1, bersertifikat profesi guru, dan untuk CPNS usia maksimal 33
tahun.
Hamid juga mengatakan guru honorer jangan
terpaku menuntut diangkat menjadi guru CPNS. Sebab ada skenario lain yang
diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Guru dengan status P3K tetap berhak mendapatkan tunjangan
profesi guru (TPG). Bedanya dengan PNS hanya tidak mendapatkan tunjangan
pensiun yang dibayarkan setiap bulan.
Namun Hamid menegaskan syarat untuk menjadi CPNS maupun P3K
guru sama. Yakni harus sudah S1, memiliki sertifikat profesi, dan usia maksimal
33 tahun.
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik pemerintah
jika tahun depan benar-benar ada rekrutmen CPNS guru baru.
’’Kami dengar bakal disiapkan kuota 250 ribu orang jadi
CPNS atau P3K,’’ katanya. Unifah berharap untuk kuota P3K diprioritaskan bagi guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dan
kompetensi.
Unifah juga mengingatkan setiap kali ada pengangkatan dari
kelompok honorer, selama ada tudingan data siluman. Dia berharap pemerintah
memiliki data guru honorer yang
valid.
Sehingga tidak bisa disusupi guru honorer siluman
yang memanfaatkan momentum pengangkatan menjadi CPNS atau P3K. Dia berharap pengangkatan guru honorer menjadi
CPNS maupun P3K menjadi angin segar terkait kesejahteraan mereka selama ini.
Unifah mengungkapkan banyak guru honorer yang
gajinya jauh dari ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) setempat.
Meskipun tidak CPNS, tetapi diangkat jadi P3K, guru sudah
berkesempatan mendapatkan kucuran TPG minimal Rp 1,5 juta/bulan.
Guru Honorer yang Sudah S1 dan Bersertifikat Profesi
(di sekolah negeri)
1. TK : 400 orang
2. SLB : 88 orang
3. SD : 9.176 orang
4. SDLB : 12 orang
5. SMP : 3.355 orang
6. SMPLB : 5 orang
7. SMA : 1.179 orang
8. SMK : 1.382 orang
9. SMLB : 0
TOTAL : 16.209 orang
(di sekolah swasta)
1. TK : 60.508 orang
2. SLB : 1.822 orang
3. SD : 37.045 orang
4. SDLB : 160 orang
5. SMP : 39.903 orang
6. SMPLB : 60 orang
7. SMA : 23.530 orang
8. SMK : 33.731orang
9. SMLB : 48 orang
TOTAL : 196.807 orang
Keterangan :
Syarat menjadi CPNS/P3K guru adalah : Ijazah minimal S1,
sudar sertifikasi guru, dan usia kurang dari 33 tahun.
Data di atas belum termasuk faktor usia.
Istilah guru honorer di
sekolah swasta adalah guru tidak tetap (GTT) yayasan.
Sumber : Kemendikbud