Social Icons

.

Selasa, Februari 26, 2013

PP 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU



Beban Kerja Guru

Beban kerja guru sesuai PP 74/2008 ttg Guru adalah 24-40 jam/minggu dan sebagai pegawai 37,5 jam kerja dalam satu minggu. Ketentuan ini, sesuai Pasal 52, 53, 54 yang bunyi pasalnya sebagai berikut.
Beban kerja yang dimaksud adalah termasuk pengaturan tugas sebagai kepala sekolah, wakil, pengawas, pembimbing ekstrakurikuler, dan guru piket.
Pasal 52
(1)   Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
a. merencanakan pembelajaran;
b. melaksanakan pembelajaran;
c. menilai hasil pembelajaran;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
 
Penjelasan Pasal 52 Ayat (1) Huruf e
Yang  dimaksud  dengan  “tugas  tambahan”,  misalnya menjadi  pembina  pramuka,  pembimbing  kegiatan  karya ilmiah remaja, dan guru piket. 
(2)  Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3)   Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak  40 (empat puluh)  jam  tatap  muka  dalam  1  (satu)  minggu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.
Pasal 53
Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:
a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
b. berkeahlian khusus;
c. dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.
Pasal 54
(1)   Beban  kerja  kepala  satuan  pendidikan  yang memperoleh  tunjangan  profesi  dan  maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat  puluh)  peserta  didik  bagi  kepala  satuan pendidikan  yang  berasal  dari  Guru  bimbingan  dan konseling atau konselor. 
(2)   Beban  kerja  wakil  kepala  satuan  pendidikan  yang memperoleh  tunjangan  profesi  dan  maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80  (delapan  puluh)  peserta  didik  bagi  wakil  kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor. 
(3)   Beban  kerja  ketua  program  keahlian  satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat  tambahan adalah  paling  sedikit  12  (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 
(4)   Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan yang  memperoleh  tunjangan  profesi  dan  maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 
(5)   Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi  satuan  pendidikan  yang  memperoleh
tunjangan  profesi  dan  maslahat  tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(6)   Beban  kerja  Guru  bimbingan  dan  konseling  atau konselor  yang  memperoleh  tunjangan  profesi  dan maslahat tambahan      adalah mengampu bimbingan dan konseling  paling  sedikit  150  (seratus  lima  puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
 
(7)   Beban  kerja  pembimbing  khusus  pada  satuan pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan inklusi  atau  pendidikan  terpadu  yang  memperoleh tunjangan  profesi  dan  maslahat  tambahan  adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
 
(8)   Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata  pelajaran,  atau  pengawas  kelompok  mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan  profesional  Guru  dan  pengawasan  yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(9)   Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas yang  ekuivalen  dengan  24  (dua  puluh  empat)  jam tatap  muka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8) ditetapkan oleh Menteri.
MAU TAU PERATURAN YANG BERLAKU TENTANG ANDA SEBAGAI “GURU” Silahkan Download  PP 74 Tahun 2008.pdf dan Produk Perundang-undangan Republik Indonesia selengkapnya KLIK DISINI
 
>>

Senin, Februari 25, 2013

Kurikulum 2013 Ciptakan Wajah Baru Sekolah

 Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (repro foto: http://www.sabilillahmalang.org)
Depok (Dikdas): Juli nanti, Kurikulum 2013 akan diimplementasikan. Tentu ada beberapa perubahan signifikan yang bisa menciptakan sekolah memiliki wajah baru. Perubahan ini akan dialami seluruh jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Dasar (SD).

“Cukup signifikan perubahannya, mulai dari penambahan jam pelajaran, kemudian menggunakan pendekatan tematik-integratif,” kata Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Jl Raya Cinangka KM 19 Bojongsari, Depok, Selasa kemarin (12/02).

Menurut Ibrahim Bafadal, pada jenjang SD akan ada penambahan jam pelajaran 2 sampai 4 jam per minggu. Tapi demikian, kepulangan peserta didik dari sekolah tidak sampai sore hari.

Penambahan jam pelajaran itu merupakan konsekuensi pendekatan yang digunakan, yaitu tematik-integratif.

“Jadi diperlukan keleluasaan jam di mana anak belajar. Beda bila menggunakan pendekatan ceramah, yang mungkin hanya butuh 30 menit. Tapi karena nanti anak harus melakukan observasi, analisis dan kemudian menyimpulkan, itu memerlukan waktu yang lebih lama,” jelas Ibrahim Bafadal.

Selanjutnya, Ibrahim Bafadal memberi contoh pendekatan tematik-integratif.

“Contoh pendekatan ini adalah mengidentifikasi tema-tema. Ini sudah diidentifikasi oleh Pusat Kurikulum, bahwa kelas satu itu ada 8 tema, dan kelas empat itu ada 9 tema. Salah satu temanya misalkan adalah ‘diriku’. Tema ini sebagai pengikat untuk seluruh mata pelajaran. Jadi IPA tentang ‘diriku’, dan IPS juga tentang ‘diriku’. Sehingga nanti, ketika anak-anak itu mempelajari ‘diriku’ maka dari seluruh kompetensi dan mata pelajaran itu sudah terjangkau. Maka kemudian ada buku yang disebut buku babon, yang berisikan satu tema dan di dalamnya ada aspek IPA, Kesehatan, IPS, dan lainnya,” tutur Ibrahim Bafadal.


Tigapuluh Persen dari Total SD Akan Implementasikan Kurikulum 2013
Menurut Guru Besar Universitas Negeri Malang ini, Juli 2013 nanti, Kurikulum 2013 akan diimplementasikan pada 30 persen dari seluruh SD di Indonesia.

“Dari seluruh SD yang ada di kabupaten/kota, hanya diambil 30 persen. Katakanlah, satu kabupaten/kota itu ada 1000 SD maka kita ambil 30 persen dari 1000 tadi. Ini pun hanya untuk kelas 1 dan 4. Kelas 2, 3 dan 5, 6 itu nanti,” ujar Ibrahim Bafadal.

Pada tahun 2014, lanjut Ibrahim Bafadal, Kurikulum 2013 akan diimplementasikan pada 70 persen SD di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Jadi kekurangan yang 70 persen di tahun 2013 itu akan dilunasi, plus melibatkan kelas 2 dan 5. Sehingga pada tahun 2014 itu ada 4 kelas yang ikut, yaitu kelas 1, 2, 4 dan 5. Bagaimana dengan kelas 3 dan 6? Dua kelas ini pada tahun 2015, dan sekaligus melibatkan kelas 1, 2, 4 dan 5. Jadi, di tahun 2015 nanti seluruhnya ikut,” tambahnya.

Sementara itu mengenai calon sekolah yang akan menerapkan Kurikulum 2013, Ibrahim Bafadal menyebut ada beberapa kriteria yang dijadikan landasan memilih.

“Kriteria pemilihannya adalah sebagai berikut: 1) kriteria level, baik yang akreditasi A, B, dan C itu harus terwakili semuanya. Jadi jangan sampai SD A semua yang ikut. Tapi harus ada keadilan dan pemerataan. 2) Negeri dan swasta harus ada yang mewakili. 3) SDM-nya harus siap. Artinya, sekolah-sekolah yang kami pilih itu memiliki SDM yang lengkap di mana ada guru kelas 1 dan 4. Ada Guru Agama, ada Guru Penjaskes, dan kualifikasinya adalah S1. Nah, untuk guru ini harus menguasai banyak hal. Dia harus menguasai IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Untuk Agama itu oleh Guru Agama sendiri, begitu juga olahraga. Tapi sesungguhnya untuk SD itu tidak masalah, karena ada guru kelas yang biasanya menguasai semua mata pelajaran,” jelas Ibrahim Bafadal.


Guru dan Buku
Dalam rangka menyambut pelaksanaan Kurikulum 2013 nanti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyiapkan guru dan buku khusus Kurikulum 2013.

>>

Guru Jangan Diberi Beban Akademik Politik


BANYUWANGI -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, meminta semua pihak untuk tidak memberi "beban akademik" dan "beban politik" kepada guru. Beban yang membuat efektivitas pembelajaran tidak tercapai dan akhirnya siswa yang dirugikan.
"Jangan bebani guru secara akademik seperti membuat silabus dan 'beban politik' seperti politisasi dunia pendidikan," katanya dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di hadapan ribuan pengawas, kepala sekolah, dan guru se-Banyuwangi di Aula Poliwangi, Banyuwangi, Minggu.
Nuh menjelaskan Kurikulum 2013 akan mendudukkan pendidikan pada efektivitas pembelajaran untuk kepentingan siswa.
"Akibat beban berlebihan itu, akhirnya guru sibuk membuat silabus dan tidak memiliki waktu untuk mendidik siswanya dengan kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotorik,'' katanya. ''Bahkan, mereka hanya memberikan kognitif. Kognitifnya pun hanya hafalan. Apalagi, mereka ditambah beban politik.''
Nuh mengatakan pemberian beban secara berlebihan kepada guru tidak hanya merugikan siswa. Namun, hal itu juga merupakan pendzaliman kepada guru.
"Jangan mendzalimi guru karena guru itu memegang kunci, yakni kunci masa depan," katanya.
Sumber  http://www.indonesiaheadlines.com
>>

Diberlakukannya Kurikulum 2013 berdampak pada keberlangsungan UN SD/MI


Jakarta - Akan diberlakukannya kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan di Indonesia ternyata berdampak pada keberlangsungan Ujian Nasional (UN). Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, kemungkinan UN akan dihapuskan.

M. Nuh mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu proses evaluasi yang menentukan apakah UN akan dihapus atau hanya akan diubah posisinya."Kurikulum baru sudah jelas kami sampaikan, proses evaluasi atau tahap penilaian juga berubah. Oleh karena itu keberadaan UN harus di review kembali. Apakah hasilnya nanti dihapus atau posisinya dirubah," kata M. Nuh usai sosialisasi kurikulum 2013 dan meresmikan Gedung Pascasarjana serta peletakan batu pertama pembangunan Balairung Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Sabtu (23/2/2013).

Meski belum mengetahui hasil evaluasi tersebut, namun kemungkinan besar untuk UN tingkat Sekolah Dasar (SD) akan dihapuskan. Penghapusan UN SD, lanjut M. Nuh tidak akan dilakukan tahun ini karena pelaksanaan UN yang tidak lama lagi yaitu pada bulan Mei 2013.

"Kemungkinan besar UN SD akan ditiadakan. Yang jelas bukan tahun ini soalnya tahun ini kan mau ujian," tandasnya.

Sementara itu untuk UN yang masih akan dilakukan tahun ini, dalam pengawasannya akan dilakukan sistim silang pengawas yaitu pengawas tidak dari sekolahnya sendiri.

"UN pengawasannya yang penting silang. Silang antar sekolah," tegas M. Nuh.

Selain itu dalam kurikulum 2013 akan ada beberapa perubahan di kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), contohnya pembelajaran agama dan budi pekerti yang akan ditambah jam belajarnya.

"Pelajaran agama yang sebelumnya hanya dua jam, nanti akan menjadi empat jam. Karena, penanaman budi pekerti, tata krama penting dan harus diajarkan agar anak-anak memiliki kepribadian yang baik," kata mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.(alg/gah)
Sumber  http://news.detik.com/
>>

Sabtu, Februari 23, 2013

Rekrutmen CPNS Dibuka Tahun Ini, MenPAN: Anak Sekda Tak Dijamin Lolos


JAKARTA - Pemerintah akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di hampir semua kementerian tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Azwar Abu Bakar menjamin rekrutmen CPNS akan berlangsung secara bersih dan jujur.
"Kalau dulu anak pejabat seperti Sekda dijamin bisa jadi PNS. Hari ini anak Sekda tidak dijamin akan jadi PNS kalau tidak lulus ujian," tegas Azwar dalam acara sosialisasi UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, di Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (13/2/2014).
Menurutnya, sudah saatnya pejabat birokrat membuat peluang usaha kepada masyarakat. Ketimbang, anak pejabat birokrat meneruskan jabatan ayahnya.
"Salah satunya dengan cara anaknya dimodali usaha, sehingga terbuka peluang usaha bagi masyarakat. Kita sebagai senior-senior harus membersihkan dunia birokrasi kita," ucapnya.
Azwar mengakui jika pada masa lalu memang tidak menutup kemungkinan adanya praktik suap dalam rekrutmen CPNS. Namun untuk saat ini, Azwar beserta jajaran terkait akan melakukan pembenahan.
"Sudah banyak kesalahan kita pada masa lalu, kita terlanjut merekrut pegawai dari keperluan, terlanjut merekrut orang di tempat yang tidak perlu. Kita harus memperbaiki kesalahan ini," tegas Azwar kepada peserta sosialisasi dari berbagai instansi pemerintahan. Citydirectory.co.id (Daf/Dtc)

Formasi CPNS 2013
JAKARTA – Meskipun kebijakan moratorium CPNS sudah berakhir, bukan berarti pemerintah daerah dapat serta merta merekrut CPNS sebanyak-banyaknya. Tahun 2013 ini pemerintah tetap menerapkan kebijakan zero growth menuju minus growth.
>>

Sabtu, Februari 16, 2013

PK GURU dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ( PKB )

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa untuk kenaikan pangkat dan golongan guru perlu dilakukan Penilaian Kinerja Guru.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
Dalam Penilaian Kinerja Guru (PKG), Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) terhadap Guru dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan minimal 2 kali dalam  satu tahun,  yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) menggunakan instrumen yang didasarkan kepada:  14 kompetensi bagi guru kelas dan/atau mata pelajaran; 17 kompetensi bagi guru BK/konselor, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kepsek, Wakasek, dsb.)
Guru Kelas/
Mata Pelajaran
Guru BK/
Konselor
Pedagogi
(7 kompetensi)
Pedagogi
(3 kompetensi)
Kepribadian
(3 kompetensi)
Kepribadian
(4 kompetensi)
Sosial
(2 kompetensi)
Sosial
(3 kompetensi)
Profesional
(2 kompetensi)
Profesional
(7 kompetensi)
Selain itu, dalam Permenpan ini mengisyaratkan pula pentingnya kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermatabat dan sejahtera; sehingga guru dapat berpartisifasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian.

>>

Kamis, Februari 14, 2013

Kemendikbud Rancang Gerakan Anti Putus Sekolah

Angka anak putus sekolah di Indonesia membuat Kemendikbud membuka program pendidikan yaitu gerakan antiputus sekolah bagi pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas melalui pemberian beasiswa secara terus-menerus.
 Hal ini dilakukan agar anak-anak Indonesia bisa kembali bersekolah tanpa adanya hambatan karena masalah biaya sekolah.

Saat ini, angka putus sekolah di Indonesia masih relatif cukup tinggi sehingga perlu ada gerakan yang didukung oleh seluruh pihak terkait, baik melalui pendekatan program maupun sosial.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana mencanangkan gerakan anti  putus sekolah  pada tahun ajaran baru 2013/2014. Menurut juru bicara Kementerian Pendidikan, Ibnu Hamad, gerakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah angka anak  putus sekolah  

"Dalam Kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan (Rembuknas), kami akan berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan provinsi dan suku dinas kabupaten atau kota seluruh Indonesia," kata Ibnu ketika dihubungi Ahad, 11 Februari 2013.
>>

Kurikulum 2013 Kurangi Beban Guru

Perubahan mendasar pada kerangka kerja penyusunan kurikulum 2013 adalah terkait tata kelola pada satuan pendidikan dan peran guru. Jika pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), satuan pendidikan dan guru diberikan kewenangan menyusun silabus maka pada kurikulum 2013 beban tersebut ditanggung oleh pemerintah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan, seperti diberlakukan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi, pada kurikulum 2013 nanti, guru tidak dibebani menyusun silabus. Dengan dikurangi beban tersebut maka efektivitas pembelajaran diharapkan meningkat. “Buku-buku disiapkan, sehingga para guru lebih khusyuk mengajar atau meningkatkan proses pembelajaran,” katanya pada acara Silaturahmi Mendikbud dengan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY, Rabu (30/1/2013).
Hadir sebanyak 4.000 peserta terdiri atas guru dan kepala sekolah lingkup Muhammadiyah di wilayah DIY dan sejumlah kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Mendikbud mengungkapkan, pada KTSP para guru harus menyusun silabus, sehingga beban guru menjadi berat. Akibatnya, efektivitas belajar menjadi sedikit karena guru repot membuat silabus. Karena harus menyusun silabus, maka guru dituntut memiliki kompetensi tinggi. Sementara dari sisi kewenangan guru hampir mutlak, tetapi pada kurikulum 2013 kewenangan guru terbatas. “Beban dikurangi supaya tidak melebihi tanggung jawab yang dimiliki,” katanya.
>>

Sabtu, Februari 09, 2013

Tunjangan Profesi disalurkan langsung ke Guru

Mulai tahun 2013 Pencairan uang tunjangan profesi bagi guru yang sudah sertifikasi tidak akan melalui pemerintah daerah lagi. Tunjangan profesi akan langsung disalurkan ke rekening guru. Penyaluran dana tunjangan sertifikasi sebelumnya melalui pemerintah kota atau kabupaten sering kali terlambat diterima guru. Hal inilah yang mendasari kebijakan pemerintah untuk menyalurkan langsung uang tunjangan sertifikasi ke rekening guru.

Ketika evaluasi program pendidikan 2012 dan rencana tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh seperti dikutip dari Kompas.com (03/01/2013) mengatakan ”Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, pemerintah pengambil kebijakan akan menyalurkan langsung dana itu ke tangan guru,”.

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 43 triliun untuk tunjangan profesi guru dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 337 triliun di tahun 2013. Besarnya tunjangan profesi diterima guru adalah satu kali gaji pokok.
Dengan sistem penyaluran tunjangan profesi langsung ke rekening guru, diakui M. Nuh bukan hal yang mudah. ”Kami menyadari ini pekerjaan rumah yang sulit. Kami akan kawal dana itu agar benar-benar sampai di tangan guru,” kata M Nuh.

Sebelumnya menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), keterlambatan penyaluran tunjangan profesi pada tahun 2012 terjadi karena terkadang anggaran tunjangan profesi guru diendapkan dulu dalam rekening birokrat daerah agar memperoleh bunga dari uang tersebut. Bunga uang yang diendapkan itu hanya dinikmati oleh kalangan birokrat di daerah. Ini jugalah yang menyebabkan mengapa waktu pemberian tunjangan guru itu berbeda-beda, seperti ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali.

Selain terlambat, menurut Ketua Pengurus Besar PGRI, uang tunjangan profesi yang diterima guru juga tidak utuh karena dipotong dinas pendidikan daerah dengan berbagai alasan. Kalaupun tidak dipotong, saat pencairan tunjangan profesi, guru diharuskan membeli berbagai perlengkapan pendidikan seperti laptop yang harganya lebih mahal dibandingkan harga pasar.
Sumber: http://www.sekolahdasar.net/
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.

Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.

"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).

Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.

“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.

Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.

Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.

“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.

Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.

"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).

Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.

“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.

Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.

Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.

“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.

Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.

"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).

Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.

“Tentu kekecewaan seperti ini dirasakan oleh para guru di tanah air. Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya," tegas dia.

Anehnya lagi, lanjut Herlini, Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja “tunjangan profesi” mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1. Sementara fakta di lapangan berbanding terbalik.

Herlini mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk menyalurkan tunjangan guru langsung dari pusat ke rekening guru. Tapi dia mengingatkan integritas Kemdikbud dan jajarannya harus digaransi agar jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.

“Rp43 trilun anggaran tunjangan guru tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” Tandasnya menantang Kemdikbud.(Fat/jpnn) - See more at: http://www.jpnn.com/read/2013/02/07/157448/DPR-Minta-Data-Daerah-yang-Tak-Beres-Urus-Tunjangan-Guru-#sthash.11CQjiyg.dpuf


JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyayangkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.

Seharusnya Nuh jujur terhadap kondisi memprihatinkan yang dialami guru, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru.

"Jika tidak, wajar saja kinerja Kemdikbud tahun 2012 diragukan. Apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan?” ujar Herlini dalam Raker Komisi X dengan Kemdikbud tentang evaluasi anggaran 2012, Kamis (7/2).

Pada raker itu, Mendikbud melaporkan 95,5 persen dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013, sisanya 4,5 persen lagi hanya buffer. Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012.
>>

Juli 2013, Tes Honorer K-2



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, Ada beberapa ketentuan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2) menjadi CPNS. Tenaga honorer K2 dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Pengangkatan tenaga honorer K2 dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer K2 dilaksanakan 1 (satu) kali dengan materi Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Kabar terbaru menyebutkan pengangkatan tenaga Honorer K2 Menjadi CPNS segera diproses. Menteri PAN-RB telah menetapkan jadwal tes honorer K2 pada Juli 2013, formasi penempatan Agustus 2013, dan SK CPNS direncanakan diterbitkan Januari 2014.

Jadwal rencana proses pengangkatan honorer K2 jadi CPNS
>>

Selasa, Februari 05, 2013

SISA TUNJANGAN SERTIFIKASI YANG BELUM DIBAYAR PADA TAHUN 2012. KAPAN PEMBAYARANNYA ........................

SIMPANG SIURNYA INFORMASI KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN SERTIFIKASI TAHUN 2012

JAKARTA - Wajar banyak guru penerima tunjangan profesi pendidik (TPP) mengeluhkan urusan pencairan yang macet selama 2012. Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menemukan laporan jika ada Rp 10 triliun anggaran TPP yang mengendap di rekening pemkab atau pemkot.

Laporan penyaluran TPP dari pemkab dan pemkot ke guru itu diterima oleh jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud. Irjen Kemendikbud Haryono Umar di Jakarta, Selasa (1/1) mengatakan, anggaran yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke daerah itu tidak bisa kembali lagi ke pusat.

"Itu sudah menjadi hak guru. Jadi wajib di salurkan sampai beres," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Haryono mengatakan, uang yang mengendap itu akan terus ngendon selama belum ada upaya pencairan oleh pemkab atau pemkot.

>>

Sabtu, Februari 02, 2013

Jadwal Ujian Nasional SD SMP SMA 2013




SD/MI
No.
Jenis UN
Hari dan Tanggal
Pukul
Mata Pelajaran
1.
UN
Senin, 6 Mei 2013
08.00 – 10.00
Bahasa Indonesia
UN Susulan
Senin, 13 Mei 2013
2.
UN
Selasa, 7 Mei 2013
08.00 – 10.00
Matematika
UN Susulan
Selasa, 14 Mei 2013
3.
UN
Rabu, 8 Mei 2013
08.00 – 10.00
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
UN Susulan
Rabu, 15 Mei 2013

>>

Cara pengamanan data di Aplikasi Pendataan( Dapodik ) + APLIKASI VERSI BARU 1.13.0.1

Info terbaru : Dari http://infopendataan.dikdas.kemdikbud.go.id/
 1. dihimbau untuk sekolah agar mengupdate datanya ke dalam semester 2.
 2. hati-hati terhadap surat palsu yang beredar tentang Pendataan Sekolah.

Di sini saya ingin berbagi bagaimana caranya agar data yang ada di Aplikasi Pendataan(Dapodik) AMANdan bisa kita pindahkan kemana saja baik itu di Laptop/PC pribadi, teman dan ke beberapa Laptop lainnya.Dan anda tidak perlu mengetik lagi dari awal termasuk data SEKOLAH, SISWA, PTK di Aplikasi Pendataan yang sudah anda selesaikan tiba-tiba hilang yang disebabkan oleh Laptop yang anda pakai kena virus,error,hang diformat ulang atau dicuri orang ( bila ini terjadi apa yang anda lakukan ) Cara dibawah ini dilakukan setelah anda selesai menginstal Aplikasinya lalu mengisi DATA SEKOLAH,DATA PESERTA DIDIK,DATA PTK dan data selengkapnya di Aplikasi Pendataan sekolah. Lebih bagus lagi apabila anda merubah data ,secepatnya juga lakukan cara dibawah ini : 

Buka My Computer  klik Lokal Disk (C:) -> klik Aplikasi Pendataan  -> disini anda akan menemukan file/folder  yang bernama data. Folder  bernama data inilah yang langsung anda simpan/copy ke Flasdisk. 

 data yang anda simpan di Flasdisk itulah yang bisa kita replace/copy lagi ke Laptop/Pc lain yang sudah ada Aplikasi Pendataannya, sama dengan cara yang di atas:

Buka My Computer  klik Lokal Disk (C:) -> klik Aplikasi Pendataan  ->replace/paste

 Ingat !!! kalau mau mencoba mereplace data ke laptop teman simpan dulu  folder data yang ada di aplikasi pendataan teman anda itu!

data di Aplikasi versi  1.13.0.1 di pindah ke Aplikasi 1.13.0.1, ini bisa (pindah dari laptop satu ke laptop lainnya) Untuk data dari versi 1.13.0.0 tidak bisa dipindah ke versi 1.13.0.1

Dengan cara ini :
-data dapodik anda aman
-anda tidak perlu lagi mengetik data sekolah,siswa,ptk dari awal
-anda tidak perlu juga mengisi kode registrasi sekolah,email
-data anda tetap seperti asalnya biarpun berpindah ke laptop lain
Sebaiknya gunakan laptop jangan Notebook untuk Aplikasi ini
Sekian dulu tips dari saya,semoga bisa bermanfaat bagi semuanya?
>>

ARTIKEL TERBARU

Motivasi

Tujuan sekolah bukan hanya sekadar mendapatkan ijazah. Ilmu yang terpenting yang harus didapat. Percuma dapat ijazah tapi sedikit ilmu yang didapat dari sekolah.








Belajar butuh kesabaran. Hilangkan rasa ingin cepat-cepat menguasai materi. Belajar butuh proses.








Banyak yang ingin pintar, tapi tidak banyak yang mau belajar.








Tidak ada mata pelajaran yang sulit, kecuali kemalasan akan mempelajari mata pelajaran tersebut.








Orang tua kerja untuk menghidupi anaknya, anaknya sekolah agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kemudian hari. Dengan belajar dan mendapatkan nilai baik adalah cara jitu pelajar untuk membahagiakan orang tuanya.








Belajar adalah investasi berharga untuk masa depan dan tidak seperti harta yang suatu saat bisa habis.








Belajar adalah proses dimana orang tidak paham menjadi paham. Jika ingin memahami suatu hal, maka kuncinya adalah belajar.








Teknologi hanya sebuah alat. Dalam hal membuat siswa bekerja sama dan menjadikan mereka termotivasi, gurulah yang paling utama.








Memahami lebih baik dari sekadar membaca.








Kalau pelajar tak mau belajar, belum menjadi pelajar sejati.








Malas belajar hanya akan membuat suatu pelajaran semakin sulit dipelajari.








Lebih baik belajar satu halaman per hari daripada belajar satu buku tapi cuma sehari.








Bodoh itu takdir, tapi bisa diubah. Tentunya dengan belajar.








Pendidikan adalah apa yang tersisa (di kepala) setelah seseorang lupa akan apa yang ia pelajari di sekolah.








Akar pendidikan itu rasanya pahit; tapi buahnya manis.








Mendidik manusia tanpa ajaran agama itu sama saja menciptakan setan yang sangat jenius.








Pendidikan tidak akan sangat berguna jika hanya mengajarkan cara hidup; tapi akan lebih berguna jika mengajarkan cara membuat.








Ciri-ciri orang yang bergelar Profesor itu adalah ia sering salah tapi jarang merasa ragu.








Bagi orang yang tidak berpendidikan; huruf A hanyalah 3 buah garis.








Pendidikan adalah kunci yang bisa membuka pintu emas kemerdekaan.








Kemerdekaan tanpa belajar itu selalu beresiko; sementara belajar tanpa kemerdekaan itu selalu sia-sia.








Pendidikan anak harus dimulai sejak ia masih dalam kandungan agar jika ia lahir, ia akan mencoba mengingat betapa besar kasih sayang seorang ibu.








Tujuan pendidikan adalah agar seseorang seolah-olah terus menerus mengajukan pertanyaan.








Rahasia pendidikan itu terletak pada penghormatan terhadap siswa.








 

LIKE THIS,YA?

Pengikut